Banggai Times – Andi Zaifullah, salah satu ASN di Kabupaten Banggai, harus menerima nasibnya di mutasi hingga dana Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan selama 13 bulan.
“Karena kami tidak melaksanakan Vaksinasi maka sejak bulan Desember 2021 tukin kami tidak di bayarkan oleh inspektur inspektorat tanpa dasar hukum yang jelas dan telah terbit SK Bupati Banggai Nomor : 820/1637/BKPSDM tertanggal 24 oktober 2022 berupa Hukuman Mutasi dan Penurunan Jabatan menjadi Pelaksana (staf) di Sekretariat Kantor Kecamatan Balantak Utara,” kata Andi.
Atas hukuman mutasi tersebut, Andi melakukan upaya mencari keadilan ke Komisi ASN, melalui Kantor Hukum dan Advokat Nasrun Hipan dan Rekan.
Upaya itu akhirnya berhasil, KASN menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Banggai Nomor : R-333 / NK.01.00 / 01 / 2023 tertanggal 20 Januari 2023 perihal Rekomendasi atas Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
Sebanyak 5 poin yang menjadi rekomendasi KASN kepada Bupati Banggai, yakni :
a. Melakukan peninjauan ulang atas SK Bupati Banggai Nomor 820/1637/BKPSDM tentang Mutasi PNS dalam Jabatan Pelaksana agar memuat pertimbangan yang jelas dan kuat yang didasari atas proses penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Melakukan peninjauan ulang atas Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor
800/1615/BKPSDM tentang penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Memberikan hak-hak keuangan Sdr. Andi Zaifullah, S.Pi. yang tertunda sejak bulan Desember 2021 berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Melakukan pembenahan terhadap proses penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai agar sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
e. Melaporkan tindak lanjut dari rekomendasi ini kepada KASN.
Selain Surat KASN tersebut, Andi juga mengatakan telah terbit Surat Intruksi Bupati Banggai nomor : 440/0051/Satgas Covid-19 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi menuju Endemi di Kabupaten Banggai tertanggal 3 Januari 2023 yang pada poin ke 12. menyatakan “ Mencabut peraturan dan ketentuan / kebijakan lain yang memberi sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM ”.
Sehingga, hukuman yang dijatuhkan kepadanya seharusnya tidak berlaku lagi.
Namun, sampai saat ini dirinya belum menerima Tukin yang telah ditahan selama 13 bulan, mulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan desember 2022.
“Sampai saat ini juga kami belum dipulihkan kembali ke dalam jabatan dan instansi semula yaitu Pengawas Pemerintahan Muda pada IRBAN II Inspektorat Kabupaten Banggai dan masih tetap dihukum Mutasi dan Penurunan Jabatan sebagai Pelaksana (staf) di Sekretariat Kantor Kecamatan Balantak Utara,” tambahnya.
Selanjutnya, dengan menjalani hukuman disiplin lebih dari setahun, kata Andi, sehingga keluarganya sangat kesulitan dan harus berhutang dalam membiayai rumah tangga kami dan sekolah anak anak kami yang masih kuliah.
Dari fakta dan kondisi tersebut, maka dirinya telah melayangkan surat permohonan kepada Bupati Banggai tertanggal 6 Febrruari 2023 dengan maksud agar :
1. Dipulihkan ke dalam jabatan dan instansi semula yaitu Pengawas Pemerintahan Muda pada IRBAN II Inspektorat Kabupaten Banggai.
2. Dibayarkan Tukin kami yang telah ditahan selama 13 bulan.
Naser Kantu
