BANGGAI TIMES, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII, Ir. H. Beniyanto Tamoreka, S.T., menegaskan dukungannya terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan hilirisasi industri sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, hilirisasi bukan hanya agenda ekonomi, tetapi strategi kedaulatan bangsa untuk lepas dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan nilai tambah dalam negeri.
“Pak Prabowo sudah sangat jelas dalam Asta Cita, bahwa hilirisasi akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini adalah langkah yang tepat untuk memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat, khususnya di daerah,” ujar Beniyanto dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).
Respon Cepat Pemerintah Perlu Dijaga Konsistensinya
Beniyanto mengapresiasi respon cepat kementerian terkait yang langsung menerjemahkan kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo ke langkah-langkah konkret di lapangan. Sejumlah pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), percepatan digitalisasi UMKM, hingga dorongan industri ramah lingkungan menunjukkan komitmen pemerintah.
“Kami di Komisi VII DPR RI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan hilirisasi ini berjalan dengan baik, transparan, dan adil,” tegas Beniyanto.
UMKM dan Pariwisata Tidak Boleh Tertinggal
Sebagai wakil rakyat yang juga membidangi sektor UMKM dan pariwisata, Beniyanto menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya menjadi agenda elite industri, melainkan harus membuka ruang luas bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri, serta memperkuat pariwisata daerah sebagai dampak multiplier effect dari pembangunan kawasan industri.
“UMKM jangan hanya dijadikan penonton. Mereka harus terlibat sebagai penyedia logistik, bahan pendukung, jasa katering, dan layanan lain yang menopang kawasan industri hilirisasi. Hal yang sama berlaku bagi pariwisata, karena akses dan infrastruktur yang dibangun akan membuka peluang wisata dan ekonomi kreatif daerah,” jelas Beniyanto.
Dorong Hilirisasi Berkeadilan
Beniyanto menegaskan hilirisasi harus menjadi jalan keadilan ekonomi nasional dengan beberapa prinsip penting:
1. Mengutamakan penggunaan SDM lokal di daerah penghasil.
2. Memastikan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri.
3. Mendorong kawasan industri terintegrasi dengan potensi wisata lokal.
4. Menekankan pembangunan industri hijau yang berkelanjutan.
5. Menjaga transparansi investasi dan keberpihakan kepada rakyat.
Komitmen DPR RI Mengawal Transformasi Ekonomi
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto memastikan pihaknya akan terus mengawal kebijakan hilirisasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mempercepat visi Indonesia Maju menuju 2045.
“Kebijakan hilirisasi era Presiden Prabowo adalah momentum bagi Indonesia untuk bangkit menjadi negara maju dan berdaulat secara ekonomi. Tugas kita bersama untuk mengawalnya agar adil dan merata, serta benar-benar membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Beniyanto. *