BANGGAI TIMES – Langkah hukum yang diajukan oleh salah satu peserta Pilkada Banggai yang telah mengalami kekalahan kali kedua, Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang (Anti Bali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) memang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, dimata Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulteng, menilai bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar menuntut kemenangan politik—yakni stabilitas nasional dan kepentingan rakyat banyak.
“Kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Presiden Prabowo mewarisi tanggung jawab besar di tengah defisit anggaran negara yang mencapai Rp32 triliun, jatuh tempo pembayaran utang luar negeri yang menekan APBN, serta tekanan eksternal seperti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor terhadap Indonesia,” papar Khairul Salam Koordinator AMPUH Sulteng, Senin (14/04/2025).
Dalam situasi krusial ini, gugatan ke MK dinilai menghambat banyak program strategis Presiden Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Hingga triwulan kedua tahun ini, program tersebut belum dapat dijalankan di Kabupaten Banggai karena adanya instruksi Mendagri agar pemerintah daerah menahan penggunaan anggaran hingga bupati terpilih ditetapkan. Padahal di dua daerah lain, Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, program ini sudah berjalan.
“Itu hanya sebagian dari program pemerintah pusat, beserta program daerah yang sudah terintegrasi, masih banyak program yang ikut terhambat hanya karena PSU. Kemudian, masyarakat kita diperhadapkan lagi dengan gugatan. Apakah kita semua hanya disibukkan dengan Pilkada ?,” tandas Ketua BEM Fakultas Hukum Unismuh Luwuk ini
“Situasi ini seolah menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menggagalkan program-program pemulihan ekonomi nasional. Mengingat latar belakang Presiden Prabowo sebagai seorang militer, jika program-program ini gagal akibat tidak terlaksananya kegiatan daerah, maka ini juga bisa ditafsirkan sebagai upaya mendiskreditkan figur militer dalam pemerintahan,” ungkapnya.
Ini diperkuat, dengan adanya indikasi lain, terlihat saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beberapa waktu lalu. Seorang anggota legislatif dari Partai Gerindra diketahui membawa 28 orang yang membawa senjata tajam ke arena PSU. Beruntung, aparat kepolisian bertindak cepat sehingga potensi kekacauan dapat dihindari. Jika tidak, situasi bisa berkembang menjadi ancaman nyata terhadap ketertiban dan kelancaran jalannya program pemerintahan.
AMPUH Sulteng menegaskan, para politisi seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas hasrat pribadi atau kelompok. Alih-alih memperkeruh suasana politik, mereka semestinya bahu-membahu menjaga stabilitas demi kepentingan rakyat luas. *
