BANGGAI TIMES – Presiden RI Joko Widodo memberikan teguran kepada ASN di daerah saat menyampaikan pidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Selasa (03/10/2023).
Jokowi meminta agar ASN merubah orientasi kerjanya bukan hanya berkutat pada persoalan administrasi, tapi juga soal program untuk mengangkat perekonomian daerah.
Diceritakannya, ada kepala sekolah hingga guru yang bekerja sampai larut malam bukan karena menyiapkan kegiatan belajar mengajar. Namun, hanya mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Mestinya, sebagai bagian dari pemerintah, ASN didaerah kata Jokowi, harus pula mengurusi hal-hal penting didaerah seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan.
Karena itu, Presiden Jokowi menyentil pejabat ASN di daerah semisal Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
Jokowi memberikan batasan bagi Kepala Daerah yang mau mengangkat ASN pada jabatan-jabatan tersebut.
“Diprovinsi, kabupaten, kota dan nasional pertama pertumbuhan ekonominya harus seperti itu. Sekda gak bisa diangkat kalau dia gak bisa menumbuhkan ekonomi disebuah kabupaten 6 koma,” ucap Kepala Negara.
Begitu pula dengan inflasi, jika tidak ada penurunan inflasi, artinya kata Jokowi, Kepala Dinas tidak bekerja.
“Bukan ukurannya SPJ, repot kalau seperti itu, terjebak dalam sistem,” ungkapnya.
Jokowi pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merubah sistem pertanggungjawaban ASN agar lebih efisiensi. *
