BANGGAI TIMES – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigadir Jenderal Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, SIK, MH, hadir sebagai pemateri dalam dialog publik tentang peran Polri dalam pengelolahan pertambangan di Daeng Mangge Cafe, Kecamatan Luwuk, Selasa (25/2/2025) malam.
Acara ini di selenggarakan KAHMI Muda Kabupaten Banggai. Selain Wakapolda, Dialog ini juga menghadirkan pemateri dari Praktisi Pertambangan M. Najmi Alramadhan, dan Akademisi Dr. Ade Putera.
Mengawali dialog publik Ketua Panitia Saiful Basir mengatakan bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA).
Sebelum masuk pada pengantar narasumber, secara umum, Saiful mengapresiasi KAHMI Banggai yang telah berupaya melaksanakan kegiatan dialog publik dan kehadiran para narasumber yang kompeten dalam dialog malam ini.
“Kegiatan ini sangat membutuhkan waktu yang banyak sehingga acara dialog ini bisa di laksanakan,” ujarnya.
Wakapolda Sulteng dalam arahannya mengapresiasi pelaksanaan Dialog Publik yang diinisiasi KAHMI Muda Banggai malam ini.
Praktisi pertambangan Muh Najmi Alramadhan mengatakan tentang pentingnya sektor pertambangan dalam membangun peradaban.
Selain itu pertambangan juga banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar area pertambangan.
Mengenai konflik yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas pertambangan, Wakapolda menjamin jika pihak kepolisian akan berada dipihak yang benar. Wakapolda berpesan jika masyarakat juga harus mematuhi aturan perundang undangan yang berlaku.
Perlu diketahui, kata Wakapolda Helmi, Polri secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pengawasan di sektor pertambangan.
“Peran Polri dalam pengelolaan pertambangan meliputi penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan tambang terhadap peraturan yang berlaku, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pertambangan,” ucapnya.
Selain itu, Polri juga berperan dalam me-mediasi konflik yang mungkin timbul antara perusahaan tambang dan masyarakat setempat, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Keterlibatan Polri dalam dialog publik dan sosialisasi terkait pengelolaan pertambangan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
