BANGGAI TIMES – Setelah menuntaskan agenda bimbingan teknis di Jakarta, Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai melanjutkan dengan melakukan audiensi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tujuan utama kunjungan tersebut adalah menyampaikan keresahan masyarakat terkait kelangkaan serta tingginya harga tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Banggai.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Lisa Sundari, Ketua Komisi 2 DPRD Banggai Irwanto Kulap, dan beberapa anggota fraksi Golkar seperti Rika Saripudin, Eni Marten, Su’dan Latjeno, dan Ramli Mbani.
Pertemuan yang turut dihadiri Dinas Perdagangan tersebut, terungkap data mengejutkan bahwa Kabupaten Banggai pada tahun 2025 sebenarnya memperoleh jatah LPG 3 kg yang cukup besar, yakni mencapai 8.400 metrik ton atau setara dengan 8,4 juta kilogram selama setahun. Angka tersebut diyakini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai sepanjang tahun.
“Kalau kuota itu dikonversi ke jumlah tabung, maka kita dapatkan 80.000 tabung setiap bulannya untuk kabupaten Banggai. Ini sudah lebih, karena ada 90.000 KK di daerah kita, 40.000 KK saja yang memakai tabung LPG 3 Kg, tentunya kuota tersebut sudah cukup,” papar Ketua Komisi 2 DPRD Banggai ini, Jumat (19/8/2025).
Namun kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Dihadapan jajaran Ditjen Migas, dijelaskannya, warga Banggai masih kesulitan mendapatkan gas melon, bahkan dengan harga yang kian melambung. Kondisi inilah yang membuat pihak Kementerian ESDM turut keheranan.
“Kuotanya mencukupi, tetapi tetap terjadi kelangkaan. Ada yang tidak beres dalam rantai distribusi,” tandasnya.
Karena itu, Fraksi Golkar menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Banggai harus segera turun tangan menyelidiki persoalan ini. Mereka mendorong agar pihak Pertamina Patra Niaga, SPBG, agen, hingga pangkalan resmi dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban terkait penyaluran gas bersubsidi.
“Jika distribusi benar-benar sesuai kuota, maka mustahil terjadi kelangkaan. Jangan sampai ada permainan yang merugikan rakyat kecil,” tegas perwakilan Fraksi Golkar.
Situasi ini menimbulkan ironi tersendiri. Kabupaten Banggai yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gas di Indonesia justru masih dihantui kelangkaan LPG 3 kg. Fraksi Golkar mengingatkan, persoalan kebutuhan energi rakyat tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hajat hidup orang banyak. *
