BANGGAI TIMES, Bali – Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan standardisasi nasional, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali untuk merespons tantangan pariwisata dan pemerataan ekonomi yang tengah dihadapi Pulau Dewata, Rabu (02/07/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII bersama anggota, termasuk Ir. H. Beniyanto Tamoreka, S.T., dan diterima langsung oleh Gubernur Bali beserta jajaran Pemprov serta bupati/wali kota se-Bali.
Menjawab Tantangan Over-tourism
Dalam pertemuan, Komisi VII DPR RI menyoroti isu overtourism di Bali Selatan yang memicu kemacetan, tekanan lingkungan, serta ketimpangan pemerataan ekonomi pariwisata. Komisi VII mendorong Bali untuk mengembangkan:
- Destinasi wisata baru di Bali Utara, Timur, dan Barat untuk pemerataan wisatawan,
- Konsep pariwisata berkualitas berbasis budaya dan lingkungan,
- Penguatan desa wisata dengan partisipasi masyarakat adat.
“Kami mendukung langkah Pemprov Bali yang akan melakukan pembatasan pembangunan akomodasi baru di wilayah padat serta mendorong revitalisasi kawasan wisata agar lebih ramah lingkungan dan terkelola baik,” ujar Beniyanto.
Dorong UMKM dan Industri Kreatif Bali Naik Kelas
Komisi VII DPR RI menilai pariwisata Bali harus terhubung dengan penguatan ekonomi kreatif dan UMKM lokal, bukan hanya berfokus pada akomodasi semata. Oleh sebab itu, Komisi VII siap mendukung:
- Pelatihan UMKM desa di Bali untuk digitalisasi pemasaran,
- Pendampingan sertifikasi produk kerajinan, tekstil, herbal, dan kuliner Bali,
- Pembukaan akses pasar dan promosi nasional serta internasional untuk produk lokal Bali.
“Bali harus menjadi pusat industri kreatif yang menyejahterakan rakyatnya. Dengan standardisasi, sertifikasi, dan dukungan promosi, UMKM Bali dapat menjadi motor ekonomi masyarakat,” kata Beniyanto.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Bali
Komisi VII akan menindaklanjuti kunjungan ini melalui koordinasi dengan mitra kerja kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perindustrian, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta BSN, agar dapat mendukung langkah Bali mengatasi overtourism sambil meningkatkan kualitas pariwisata dan produk lokal.
Komisi VII juga mengapresiasi kebijakan Pemprov Bali terkait moratorium pembangunan akomodasi wisata baru di wilayah padat dan akan mendorong upaya pusat untuk mendukung Bali dalam penguatan infrastruktur transportasi publik ramah lingkungan untuk pariwisata.
Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen Komisi VII DPR RI mendukung Bali mengatasi tantangan pariwisata sekaligus mendorong ekonomi kreatif dan UMKM lokal naik kelas secara berkelanjutan.
“Bali bukan hanya tempat wisata, tetapi pusat kreativitas, budaya, dan industri rakyat. Bersama Pemprov dan masyarakat, kita akan mewujudkan Bali yang lestari dan rakyatnya sejahtera,” tutup Beniyanto. *
