Banggaitimes.id, LUWUK – Dugaan aksi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) kian marak terjadi di Kabupaten Banggai, namun hingga saat ini para oknum mafia penimbun BBM jenis Solar Bersubsidi tersebut tidak tersentuh hukum.
Dilansir dari Metro Luwuk, salah seroang warga Luwuk yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dugaan penimbunan Solar yang diambil dari tiap SPBU yang ada di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, ini diduga diambil oleh sekelompok mafia yang diduga dibackup oknum berdinas atau biasa disebut Aparat Penegak Hukum.
“Sangat disayangkan, diseputaran pelabuhan Ferry banyak sekali yang menimbun solar namun terkesan dibiarkan,” ujarnya di temui seputaran Jalan Tan Malaka, Karaton, Kabupaten Banggai Selasa, 28 November 2023.
Amatan media ini, adanya penimbunan dan penyalinan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Seputaran Pelabuhan Ferry.
Beberapa kali ditemukan bukti yang mengindikasikan kegiatan ilegal ini terjadi di sejumlah titik di dalam Kota Luwuk, seperti di pelabuhan rotan.
Titik tersebut kerap diketahui menjadi tempat terselubungnya bisnis ilegal tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa aktivitas penyalinan BBM jenis solar dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi, dan keterangan awal menunjukkan bahwa BBM tersebut kemudian disalurkan ke tangki Pertamina secara ilegal.
Praktik ini, yang diduga telah berlangsung beberapa waktu, menimbulkan kerugian signifikan tidak hanya bagi negara tetapi juga merugikan pemilik bisnis resmi yang tergabung dalam distribusi BBM.
Dugaan ini mencuat setelah sejumlah upaya investigasi di pelabuhan rotan mengungkapkan bukti-bukti yang cukup kuat. Pihak berwenang segera menanggapi dengan serius dan menekankan perlunya tindakan tegas.
Aparat penegak hukum diminta untuk segera melakukan razia menyeluruh di lokasi-lokasi yang diduga terlibat dalam bisnis ilegal ini.
Dikonfirmasi media ini Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampow, Rabu, (29/11/2023) belum memberikan tanggapan.
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Polisi Djoko Wienartono dikonfirmasi, mengatakan pihaknya bedasarkan instruksi pimpinan yakni Kapolda Sulteng akan melakukan penegakan hukum dan tak akan pandang bulu.
“Mohon maaf baru balas, terkait dengan pernyataan di atas pimpinan Polda Sulteng tegak lurus, hukum adalah panglima, proses hukum tidak pandang bulu” ujarnya dengan tegas.
Pemerintah daerah dan Pertamina juga diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat transaksi ilegal ini.
Langkah-langkah preventif dan tindakan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan memastikan keberlanjutan bisnis distribusi BBM yang legal dan terkontrol.
Masyarakat Banggai pun diimbau untuk ikut serta dalam memberikan informasi apabila mengetahui kegiatan mencurigakan terkait distribusi BBM.
Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan dapat diwujudkan tatanan distribusi BBM yang terbebas dari kegiatan ilegal dan merugikan. *
