BANGGAI TIMES – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Banggai terkait Corporate Social Responsibility (CSR) Donggi Senoro Liquefied Natural Gas (DS LNG) berlangsung alot, Senin (8/9/2025).
Tuntutan masyarakat Kecamatan Kintom agar korporasi padat modal tersebut membentuk Forum CSR yang dikelola masyarakat.
Adalah Dedi Noho, perwakilan masyarakat Kecamatan Kintom ini lantang menyuarakan pembentukan Forum CSR dihadapan Senior Manager Communication and Relation DS LNG.
Forum CSR kata Dedi wajib dibentuk oleh DS LNG, berdasarkan yurisprudensi putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1022-PK/Pdt/2022 yang mengadili gugatan Class Action Aliansi Palu Monggaya yang mewakili 1.095 kepala keluarga Kelurahan Watusampuh Kecamatan Ulujadi Kota Palu terhadap 3 perusahaan Galian C yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan.
Putusan tersebut diantaranya berbunyi tentang pengadilan memerintahkan memfasilitasi pembentukan forum pengelolaan dana CSR (Corporate Sosial Responsibility) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan pada masing-masing badan usaha.
“Ini putusan MA yang sudah inkrah, kalau diabaikan perusahaan jelas melakukan perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Dedi beralasan pembentukan forum CSR bertujuan untuk mewujudkan pelibatan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program CSR, serta mewujudkan transparansi.
“Pemda dan DS LNG memfasilitasi memasyarakat untuk pembentukan forum CSR ini. Programnya biar masyarakat yang kelola, nanti diaudit juga,” ujarnya.
Meskipun sudah berlangsung lama, namun kehadiran investasi DS LNG di Kecamatan Kintom, kata Dedi, tidak sama sekali berdampak dan tidak dirasakan oleh masyarakat Kintom.
Karena itu, melalui forum CSR yang nantinya terbentuk, menjadi menjadi momentum untuk meningkatkan Sumber Daya Masyarakat.
“Denngan adanya forum CSR ini, ada ribuan SDM di Kintom yang kita tingkatkan kualitasnya,” papar Dedi.
Diakhir RDP, pihak DS LNG menyetujui tuntutan masyarakt terkait pembentukan forum CSR. *
