BANGGAITIMES.ID – Polemik sungai Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai masih berlanjut. Belasan warga Kelurahan Soho kembali mendatangi DPRD Banggai.
Menyikapi keluhan warga itu, Komisi 2 DPRD Banggai untuk kali kedua melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (02/02/2024).
Sejumlah pihak berkompoten diundang dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Banggai Sukri Djalumang bersama anggota Masnawati Muhammad.
Meskipun cukup alot, menyusul semua perwakilan RDP diminta untuk memberikan pendapat, namun Komisi 2 DPRD Banggai tidak ingin mengeluarkan rekomendasi yang kedua kalinya terkait kasus sungai Soho kering tersebut.
“Kami tetap pada rekomendasi awal, yang kami keluarkan tanggal 14 Maret 2023 lalu,” kata Sukri.
Kesimpulan dari rapat itu kata politisi Partai NasDem Banggai ini adalah, DPRD Banggai meminta kepada tim Terpadu bentukan Pemda Banggai untuk melakukan rapat evaluasi kembali bersama Forum Masyarakat Soho Kaleke.
Akan tetapi tekan Sukri tetap berpedoman pada surat hasil penyampaian kesimpulan rapat DPRD Banggai tanggal 14 Maret 2023 untuk dilaksanakan.
Pada prinsipnya tekan Sukri, lembaga DPRD telah menyahuti apa yang menjadi kebutuhan warga pada RDP sebelumnya.
Itu dibuktikan dengan telah melahirkan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Dalam isi rekomendasi itu antara lain ditegaskan dilakukan peninjauan dan pembagian suplay air 50% untuk aliran sungai Soho dan 50% untuk suplay PDAM Banggai.
“Sesuai ketentuan DPRD hanya mengeluarkan satu rekomendasi pada objek yang sama. Jadi kami minta perwakilan pemerintah kembali melakukan rapat dan melakukan peninjauan kembali,” tegas Sukri Djalumang.
Ia berharap dengan adanya peninjauan ulang di lapangan, dengan menyertakan semua pihak, bisa disimpulkan penyebab suplay air. Apakah sudah sesuai atau ada faktor teknis lain yang perlu ditinjau lagi.
Direktur Pelayanan PDAM Banggai, Romi Botutihe mengaku, sejak diterbitkannya rekomendasi dewan, pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu dan dilakukan peninjauan lapangan.
“Tiga pekan lalu kami turun. Namun untuk mengakomodir keinginan warga membagi air, justru berdampak pada suplay. Aliran air untuk 5 kelurahan di Kota Luwuk terganggu. Termasuk sebagian pelanggan di Kaleke Soho,” sebut Romi.
Ia menekanan, pihaknya sebatas operator dan akan menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah.
“Kerja kita adalah melayani, agar air bisa dirasakan seluruh warga Kota Luwuk dan Luwuk Selatan. Tetapi semua dikembalikan ke pemerintah,” tambah Romi.
Penjelasan perwakilan PDAM Bangga itu tak ingin ditelan mentah mentah warga.
Mereka tetap pada pendirian awal yakni meminta pemerintah membagi aliran air.
“Kami minta airnya tetap dibagi. Pemerintah harus membuat keputusan untuk turun ulang melihat lagi teknis suplay air dilapangan,” pinta seorang warga. *
