BANGGAI TIMES – Ketertiban parkir di area publik seperti pasar dan rumah sakit kembali menjadi sorotan. Tenaga ahli dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Ramdan Bukalang, menyampaikan kritik terhadap instansi terkait yang dinilai lamban dan belum mampu mengelola sistem perparkiran secara profesional dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ramdan, kondisi parkir yang amburadul di berbagai fasilitas umum bukan hanya merugikan masyarakat dari sisi kenyamanan dan keamanan, tetapi juga menyebabkan kebocoran potensi pendapatan daerah yang semestinya bisa dimaksimalkan.
“Banyak pengelolaan parkir yang tidak transparan, tidak memiliki sistem yang jelas, dan bahkan dikuasai oleh oknum tertentu. Ini sangat disayangkan karena justru menjadi sumber kehilangan potensi PAD yang signifikan, jangan sampai sektor yang tampak sederhana seperti parkir ini diabaikan.” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sistem pengelolaan parkir secara profesional seharusnya menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan dan dinas terkait lainnya. Penataan parkir yang baik, terintegrasi, dan transparan akan membawa manfaat ganda, pelayanan publik yang lebih baik serta pemasukan daerah yang lebih optimal.
“Jika parkir di pasar modern diatur dengan baik, dikelola secara profesional, menggunakan sistem elektronik, dan hasilnya masuk ke kas daerah, maka ini akan menjadi sumber PAD yang luar biasa. Tapi faktanya, dinas perhubungan dan dinas terkait lainnya geraknya lambat, terkesan pasif menunggu arahan dan kurang inovatif” tegasnya.
Digitalisasi dan Tata Kelola Profesional Parkir
Fraksi Partai Golkar melalui DPRD mendorong solusi utama permasalahan parkir di pasar modern Simpong tersebut, melalui digitalisasi sistem parkir.
Menurutnya, sistem parkir elektronik dengan karcis otomatis, mesin parkir, atau sistem non-tunai akan sangat membantu transparansi dan efisiensi pengelolaan.
“Harus ada sistem parkir elektronik, bukan manual terus. Sekarang banyak daerah sudah pakai QR Code, aplikasi parkir, atau sistem tapping. Itu terbukti meningkatkan PAD dan mengurangi potensi pungli. Fraksi Golkar kedepan akan mengawal realisasinya”, ujarnya.
Selain itu, TA Fraksi ini juga mendorong adanya evaluasi terhadap kontrak kerja sama yang saat ini sedang jalan dalam pengelolaan parkir dengan pihak ketiga di BRSD Luwuk, kedepan jika pengelolaan parkir pasar modern dan BRSUD Luwuk akan dan masih diserahkan ke swasta atau pihak luar, maka harus melalui sistem lelang terbuka dan berbasis kinerja.
“Kalau dikerjasamakan, harus profesional. Harus jelas kontraknya, sistem pembagiannya, dan laporannya harus masuk ke kas daerah. Jangan sampai jadi lahan basah yang dikuasai kelompok tertentu tanpa kontribusi nyata untuk daerah,” tutupnya *
(Naser Kantu)
