BANGGAI TIMES – Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, M.M., didampingi Pj. Sekda Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
Rakor tersebut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, serta Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp, PK., M.Kes. Bupati Banggai bersama Pj. Sekda mengikuti kegiatan ini dari Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, sementara rapat utama berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Palu.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa inflasi Sulawesi Tengah pada Agustus 2025 mencapai 3,62 persen (year-on-year) dan menempatkan provinsi ini dalam 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Tiga kabupaten yang menjadi penyumbang terbesar inflasi adalah Tolitoli (5,70%), Morowali (5,69%), dan Banggai (4,66%).
“Beras menjadi pemicu utama inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Karena itu, sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota harus dikedepankan agar langkah pengendalian inflasi benar-benar berdampak nyata,” tegas Anwar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menambahkan bahwa distribusi beras dari Banggai dan Morowali banyak terserap ke luar provinsi, seperti Gorontalo dan Maluku Utara. Padahal, berdasarkan data BPS, Sulteng masih surplus beras lebih dari 58 ribu ton hingga Agustus 2025. “Alokasi distribusi yang tidak seimbang inilah yang kemudian mengganggu stabilisasi harga,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banggai, Amirudin, menyampaikan bahwa persoalan distribusi beras sebenarnya tidak terlalu sulit diatasi. “Biasanya kami mengundang pengusaha dan pelaku penggilingan padi untuk membicarakan hal ini. Jika pemerintah membuat surat pemberitahuan agar beras Banggai tidak dijual keluar daerah, persoalan bisa segera selesai,” ungkapnya.
Namun, Amirudin menekankan perlunya mempertimbangkan kerja sama antar daerah agar pasokan beras tetap dapat memenuhi kebutuhan wilayah lain.
Gubernur Anwar Hafid pun menyambut baik usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan distribusi beras pernah diterapkan di Kabupaten Morowali saat dirinya menjabat bupati. “Prinsipnya tidak ada masalah. Ini dilakukan sampai harga beras kembali stabil. Tujuannya semata-mata agar inflasi kita bisa turun,” ujarnya.
Rakor TPID ini juga dihadiri Kepala BPS Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. *
(Prokopim Setda Banggai)
