BANGGAI TIMES – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai memberikan Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna Raperda tentang APBD Perubahan 2025, Rabu (10/8/2025).
Pandangan fraksi ini disampaikan juru bicara fraksi Rika Syarifudin sebanyak 6 poin.
Salah satu pokok pandangan fraksi krusial yang disampaikan adalah terkait sikap tegas terhadap maraknya operasi ilegal perusahaan perkebunan sawit skala besar yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Banggai.
Fraksi Golkar menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap negara yang merugikan rakyat dan daerah.
“Perusahaan yang beroperasi tanpa izin jelas melanggar hukum, merusak tatanan ekonomi, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup,” tegas juru bicara Fraksi Golkar, Rika Syarifudin.
Golkar mendesak Pemerintah Daerah segera membentuk tim gabungan lintas institusi, mulai dari ATR/BPN, BPKP, KLHK, hingga aparat penegak hukum, untuk menertibkan perusahaan ilegal dan menghitung kerugian negara.
Perusahaan-perusahaan sawit tersebut diminta dikenakan denda pajak besar, serta diwajibkan mengembalikan hasil hutan yang dieksploitasi secara ilegal ke kas daerah.
Selain menyoroti perusahaan sawit yang beroperasi tanpa HGU dan menyerobit lahan rakyat, Fraksi Golkar juga merekomendasikan kepada pemerintah Daerah untuk bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan nikel di Siuna dengan memberhentikan sementara operasi perusahaan nikel yang terbukti telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Fraksi Golkar dalam pandangan fraksinya juga menyampaikan lima catatan kritis lain, seperti soal tuntutan-tuntutan dalam aspirasi masyarakat yang disampaikan mahasiswa dalam RDP beberapa waktu lalu di DPRD,
Kemudian, pemangkasan pada belanja modal yang menimbulkan kontraksi pada pembangunan infrastruktur, jalan, drainase akibat pemangkasan.
Selain itu, tingginya angka inflasi Banggai juga menjadi pandangan partai beringin rimbun ini, dan lambannya realisasi anggaran sejumlah OPD yang berisiko menggagalkan target pembangunan.
Dalam keseluruhan sikapnya, Fraksi Golkar menekankan bahwa politik anggaran harus berpihak pada rakyat dan konsisten dengan visi-misi “Gerbang Timur” serta sembilan program unggulan daerah.
“Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi atas perjalanan pemerintahan Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Amiruddin dan Wakil Bupati Bapak Furqanuddin Masulili, yang hingga saat ini telah menunjukkan dampak positif bagi kemajuan daerah. Komitmen politik yang telah dituangkan dalam visi-misi Gerbang Timur dan dijabarkan dalam sembilan program unggulan (Gerbang) menjadi bukti nyataadanya arah pembangunan yang jelas, terstruktur, dan menyentuh kepentingan
masyarakat. Melalui visi besar ini, diharapkan Kabupaten Banggai dapat menjadi salah satu
daerah termaju di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan secara langsung mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” tutup politisi muda Golkar Dapil IV Banggai tersebut. *
