Oleh : Naser Kantu
PENANDATANGANAN Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2026 ini bukan sekadar urusan potong-memotong tarif impor di pelabuhan atau bandara. Jika kita bedah lebih dalam, kebijakan ini adalah sebuah orkestrasi makroekonomi yang cerdas, yang menempatkan stabilitas Rupiah, kemajuan teknologi, dan penguatan integritas nasional dalam satu garis lurus. Strategi ini bukan hanya tentang bagaimana barang Amerika masuk ke pasar kita, melainkan tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat fondasi ekonominya secara jeli dan berintegritas.
Inti dari strategi ini terletak pada pengendalian harga dari sisi hulu. Selama ini, inflasi seringkali dipicu oleh mahalnya biaya bahan baku impor. Dengan menghapus bea masuk hingga nol persen pada produk dominan AS seperti kedelai dan gandum, pemerintah sebenarnya sedang menambah “jangkar” pada harga pangan nasional. Namun, efisiensi ini hanya akan terasa jika rantai distribusinya bersih dari praktik korupsi. Oleh karena itu, komitmen kuat dalam memberantas korupsi di sektor pangan menjadi pilar pendukung utama; memastikan bahwa penurunan harga bahan baku dari AS benar-benar dinikmati rakyat dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang lebih murah, bukan justru menguap menjadi margin keuntungan ilegal bagi segelintir oknum.
Amerika Serikat sendiri memiliki kepentingan besar untuk menjaga agar Dollar tidak terlalu menekan Rupiah. Produk pangan mereka hingga teknologi tinggi, hanya akan laku jika daya beli kelas menengah Indonesia tetap kuat. Apalah artinya tarif impor nol persen, jika dollar doyan memukul rupiah, tetap saja mencekik kantong konsumen dalam negeri. Penjual mana yang ingin merusak pasarnya sendiri. Di sinilah terjadi keseimbangan baru: AS menjaga stabilitas kurs agar produk mereka tetap terjangkau, sementara Indonesia menikmati akses teknologi dengan harga yang jauh lebih efisien. Kepercayaan investor AS pun akan semakin kokoh jika mereka melihat bahwa setiap dollar yang diinvestasikan di sini terlindungi oleh sistem hukum yang bersih dan komitmen pemerintah dalam menyapu bersih praktik pungutan liar dalam proses impor.
Efisiensi ini pun merembet ke sektor pengadaan. Melalui pelonggaran aturan TKDN dalam proyek-proyek pemerintah, Indonesia kini bisa mengakses alat kesehatan canggih hingga mesin industri dari AS dengan harga lebih kompetitif. Meski demikian, banjir teknologi ini akan menjadi sia-sia jika kita hanya menjadi penonton. Infrastruktur digital dan fisik Indonesia harus menjadi wadah yang siap menyerap transfer teknologi tersebut.
Yang paling krusial, SDM kita harus berani beralih peran dari sekadar konsumen menjadi produsen. Turunnya harga alat kerja dari AS harus dijadikan momentum bagi bonus demografi talenta muda Indonesia untuk menciptakan nilai tambah. Revolusi teknologi ini harus berjalan beriringan dengan kesiapan mental; membangun SDM yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas untuk tidak terjebak dalam budaya koruptif yang selama ini menghambat inovasi.
Pada akhirnya, pertanyaan besar muncul di akhir perjanjian: dalam laga besar ART ini, siapakah pemenangnya? Amerika Serikat dengan ekspansi pasarnya, ataukah Indonesia dengan impian teknologinya? Jika kita menilik ke belakang, Indonesia bukanlah pemain amatir. Kita memiliki rekam jejak dalam mencatatkan surplus perdagangan terhadap Negeri Paman Sam. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa produk manufaktur, tekstil, hingga komoditas hilirisasi kita mampu mendominasi pasar Amerika. Dengan ART model timbal balik, kemenangan bukan lagi soal siapa yang paling banyak menjual, melainkan siapa yang paling cerdik memanfaatkan peluang. Sekali lagi, Indonesia memiliki bonus demografi yang beriringan dengan kekayaan alamnya.
“Sabuk pengaman” Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru disahkan 2025 kemarin, harus dipasang kencang. Surplus perdagangan tanpa pengawasan DHE ibarat “menjual barang tapi uangnya dipinjamkan ke orang lain secara gratis.” Agar surplus tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas, pemerintah melalui Bank Indonesia harus memastikan arus uang masuk tersebut benar-benar mengalir ke urat nadi perekonomian nasional melalui kewajiban repatriasi dan retensi.
Presiden Prabowo masih memegang kemudi atas kapal besar bangsanya, tetapi jalur pelayarannya kini melewati perairan yang lebih ramai dan arus yang lebih kuat. *
