Oleh : Abdul Rahman Lasading
LAGI ramai orang membicarakan gaya hidup. Katanya, lifestyle hari ini adalah cermin kemampuan belanja masyarakat.
Argumennya begini: dunia sudah berubah. Dari era industri menuju era ekonomi modern. Dulu orang belanja untuk bertahan hidup. Sekarang orang belanja untuk gaya.
Fenomena ini seolah mengamini Hukum Engel—teori ekonomi legendaris abad ke-19. Ernst Engel dulu bilang: makin tinggi pendapatan seseorang, porsi uang yang dipakai untuk membeli makanan pokok justru makin kecil. Sisanya? Lari ke barang sekunder, rekreasi, dan gaya hidup.
Di atas kertas, teori itu tampak sesuai. Tampak sejahtera. Tapi tunggu dulu. Jadikan ini catatan kritis. Jangan mau ditipu angka-angka.
Menjadikan gaya hidup sebagai indikator bahwa rakyat makin makmur adalah kesesatan berpikir negara. Sebuah analisis yang abai pada realitas lapangan.
Lihat saja suara dari kelompok masyarakat sipil. Apa yang saban hari mereka suarakan? Bukan soal susahnya membeli kopi kekinian atau tiket konser. Tapi soal jeritan memenuhi kebutuhan yang paling mendasar: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lapangan kerja.
Kenyataan pahitnya: biaya kebutuhan dasar itulah yang melambung tinggi. Jauh meninggalkan kenaikan pendapatan rakyat.
Data BPS menunjukkan, porsi pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kelompok makanan dan kebutuhan dasar masih mendominasi pengeluaran bulanan—terutama untuk kelas menengah bawah dan kelompok rentan. Di sisi lain, Wage Indicator dan data inflasi sektor riil memperlihatkan bahwa pertumbuhan upah riil sering kali tergerus oleh inflasi beras, sewa rumah, dan biaya sekolah.
Lalu kenapa tempat nongkrong tetap ramai? Mengapa barang-barang lifestyle tetap laku?
Di sinilah muncul fenomena yang oleh sosiolog Jean Baudrillard sebut sebagai hyperreality konsumsi. Masyarakat modern membeli simulakra—membeli simbol status, bukan fungsi. Banyak orang memaksakan gaya hidup bukan karena uangnya sisa, melainkan karena dorongan media sosial dan ilusi kelas.
Bahkan tak jarang, konsumsi gaya hidup itu ditopang oleh utang: pinjaman online (pinjol) dan paylater. Data OJK mencatat pertumbuhan pembiayaan paylater dan pinjaman konsumtif terus meroket tajam dari tahun ke tahun.
Jadi, kalau ada pejabat yang tersenyum bangga melihat kafe-kafe penuh lalu menyimpulkan “rakyat makin sejahtera”, itu keliru besar. Itu bukan tanda makmur. Itu tanda vulnerability—kerentanan finansial yang dibungkus dengan kemasan gaya hidup.
Rakyat bukan tidak butuh gaya. Tapi kebutuhan dasarnya saja masih megap-megap.
Negara tidak boleh memoles indikator kesejahteraan hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Kembalilah ke urusan mendasar: pastikan harga beras terjangkau, sekolah murah, rumah terbeli, dan lapangan kerja terbuka lebar.
Sebab, perut yang lapar tidak bisa dikenyangkan hanya dengan feeds Instagram yang estetik. *
(Penulis adalah fonder Banggai Sustainable)
