BANGGAI TIMES — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2027, Rabu (4/11/2026) malam.
Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Banggai Sarifudin Tjatjo, serta di hadiri Bupati Banggai Amirudin beserta jajaran Forkopimda.
Di balik dinamika ruang fiskal daerah yang penuh tantangan, Fraksi Golkar melalui Pemandangan Umum atas Nota Pengantar Keuangan R-APBD 2P27 yang dibacakan Ketua Fraksi Indry Azis Hinelo S.Sos, Partai Golkar hadir membawa suara dan aspirasi masyarakat, mulai dari denyut nadi petani di sentra produksi, keresahan warga atas krisis air bersih, hingga asa para nelayan di pesisir. Dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerah, Fraksi Golkar secara resmi menyatakan menerima Pengantar Nota Keuangan tersebut untuk dibahas bersama demi kebaikan masyarakat Banggai.
Meskipun menerima Nota Pengantar Keuangan, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan, yakni :
1. Kelanjutan Program Tahun Jamak (Multiyears)
Fraksi Golkar meminta Bupati Banggai mengevaluasi kembali proyek tahun jamak seperti pembangunan RSUD dan ruas jalan Lumpoknyo–Pasar Tua agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Pertanian: Irigasi, Sarana Produksi, dan Alat Panen
Meminta perluasan dan perbaikan jaringan irigasi, jaminan pupuk berimbang serta bibit tepat waktu, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (termasuk alat panen padi) terutama di sentra produksi seperti Bualemo.
3. Perikanan dan Penguatan Nelayan
Menyoroti pentingnya peningkatan sarana tangkap, pelatihan SDM, penguatan kelembagaan, dan inovasi agar hasil laut Banggai memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi nelayan lokal.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Mengusulkan pembangunan serta rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Rumah Potong Hewan (RPH) di beberapa kecamatan untuk menciptakan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
5. Pelayanan Kesehatan dan Sebaran Tenaga Kesehatan
Mangkraknya IGD Puskesmas Lobu akibat sengketa lahan, sehingga mendesak pemerintah perlu membentuk tim penyelesaian terpadu (termasuk opsi konsinyasi dalam APBD 2027), serta penataan ulang distribusi dokter agar merata hingga ke desa terpencil.
6. Pemerataan Tenaga Guru
Redistribusi guru yang adil dan terencana karena kualitas pendidikan tidak akan tercapai jika pemerataan tenaga pengajar di pedesaan diabaikan.
7. Pelayanan Administrasi Kependudukan
Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan alat perekaman di setiap kantor kecamatan serta menjadwalkan layanan jemput bola secara rutin agar warga di kecamatan jauh tidak perlu datang ke Kota Luwuk.
8. Ketenagakerjaan
Meminta pembentukan Satuan Tugas Ketenagakerjaan yang didukung anggaran dan kewenangan memadai dalam APBD 2027 untuk melindungi hak pekerja dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.
9. Infrastruktur Jalan, Drainase, dan Fasilitas Umum
- Peningkatan jalan menuju Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan, yang belum pernah tersentuh rehabilitasi selama lebih dari tiga dekade.
- Pembangunan jalan penghubung dari Desa Uhang-Uhangon menuju Desa Dolom yang sangat dibutuhkan sebagai akses warga menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta meminta agar usulan ini dimasukkan ke dalam prioritas APBD 2027 dengan studi kelayakan yang jelas.
- Mengusulkan rehabilitasi ruas jalan Tomeang–Sumber Agung (Nuhon), Bohotokong–SPF, dan Dondo–Beringin Jaya.
- Mengusulkan rehabilitasi jalan dalam Kota Bunta dan pembangunan drainase Pasar Bunta.
- Mengusulkan pembangunan gedung serbaguna di Kecamatan Pagimana.
10. Keselamatan Jalan dan Penanganan Abrasi Pantai
Meminta penataan tiang listrik PLN di jalur 2 dekat GOR Luwuk Utara, perbaikan trotoar serta penanganan abrasi pantai yang mendesak di Desa Pondan (Mantoh) dan jalur Tanjung–Jembatan Jole.
11. Bersih dan PDAM
Meminta audit teknis jaringan PDAM (terutama di Pagimana dan Luwuk Utara) serta alokasi anggaran yang memadai dalam APBD 2027 untuk perbaikan pipa dan penyelesaian janji pembangunan PDAM di Km 8 Luwuk.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Meminta Pemda berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, Samsat, dan kepolisian untuk melakukan penertiban kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Banggai, khususnya sektor pertambangan agar kontribusi pajaknya kembali dinikmati oleh Kabupaten Banggai.
Di penghujung pandangannya, Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmen tulusnya untuk terus mengawal setiap jengkal pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. *
