BANGGAI TIMES – Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai Muhamad Ramdan menerima keluhan dari sejumlah tenaga kesehatan (nakes) terkait dugaan praktik pemotongan jasa pelayanan atau honor yang dilakukan oleh oknum kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Banggai. Diduga, oknum tersebut menggunakan jabatannya untuk memotong hingga 10 persen dari penerimaan jasa/honor para tenaga kesehatan bawahannya.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh para tenaga kesehatan di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai.
Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan jika benar adanya dugaan praktik tersebut. Ia menegaskan, tindakan oknum kepala puskesmas ini tidak hanya merugikan para nakes secara langsung, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik pemerintahan ATFM.
“Kami menerima keluhan ini langsung dari tenaga kesehatan yang datang ke ruang fraksi. Jika benar terjadi pemotongan sepihak sebesar 10 persen dari jasa atau honor mereka, ini adalah bentuk penyalahgunaan jabatan yang tidak bisa dibiarkan. Ini mencoreng nama baik Bapak Bupati yang selama ini berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Ia pun mendesak agar pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Apabila terbukti, ia meminta agar oknum kepala puskesmas yang bersangkutan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang terbukti, kami minta agar kepala puskesmas tersebut diberikan sanksi tegas. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, apalagi ini menyangkut hak para tenaga kesehatan yang selama ini sudah bekerja keras melayani masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai untuk tidak takut menyuarakan keluhan atau permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, khususnya kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai.
“Jangan pernah takut untuk bersuara. Pintu Fraksi Partai Golkar selalu terbuka untuk mendengar keluhan masyarakat, termasuk tenaga kesehatan. Sebagai partai pengusung pemerintahan ATFM, Partai Golkar punya kewajiban moral untuk terus mengawal dan berdiri bersama masyarakat, memastikan program-program pemerintahan ATFM berjalan sesuai dengan semangat pelayanan yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan maupun oknum kepala puskesmas yang dimaksud belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (**)
