BANGGAI TIMES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai akhirnya resmi mengeluarkan surat rekomendasi terkait polemik pemindahan aktivitas bongkar muat pelabuhan yang dituntut oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tangkian, Kecamatan Kintom, pada Kamis (19/11/2026).
Proses perumusan kesepakatan ini sempat diwarnai ketegangan dan kekacauan di tengah jalannya rapat di gedung dewan. Kericuhan tersebut dipicu oleh adanya kesalahpahaman dari pihak TKBM dalam memaknai isi notulen rapat hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Banggai bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Situasi baru mereda setelah Komisi 1 DPRD Banggai sepakat mengeluarkan rekomendasi dan kemudian menggelar penyusunan draf rekomendasi di ruang kerja Komisi 1. Saat momentum penyusunan rekomendasi itu pula, Ketua TKBM Tangkian dan Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) secara terbuka mengakui adanya kekeliruan pemahaman terhadap dokumen notulen tersebut.
Klarifikasi Ketua Komisi I Soal Pertemuan di Kemenhub dan Arahan Bupati
Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari, membeberkan kronologi dan meluruskan sejumlah isu simpang siur. Ia menegaskan bahwa dalam kunjungan Komisi 1 ke Kemenhub, dirinya tidak pernah menyatakan atau meminta pemindahan aktivitas bongkar muat di hadapan Dirjen Hubla.
Lisa juga turut membeberkan terkait keheranan pihaknya saat pertemuan di Kemenhub berlangsung. Dimana ia sempat mempertanyakan kehadiran pihak-pihak di luar daftar undangan resmi yang turut serta dalam rapat.
“Tiba-tiba ada perwakilan APBMI, INSA, dan Pelindo. Saya tanya ke mereka kenapa ikut dalam rapat ini,” tuturnya
Selain itu, Lisa meluruskan isu mengenai arahan dan persetujuan Bupati Banggai terkait wacana kembalinya sebagian aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Teluk Lalong sebagaimana yang tertuang dalam poin pertama kesimpulan notulen pertemuan bersama Kemenhub. Menurut Lisa, hal itu berawal dari dirinya selaku Ketua Komisi I yang meminta petunjuk kepada Bupati Banggai menyikapi aspirasi dari TKBM Lalong.
Pada prinsipnya, kata Lisa, Bupati Banggai mengarahkan agar dicarikan solusi terbaik bagi para pekerja, namun seluruh keputusan tetap harus dikembalikan pada regulasi Kementerian Perhubungan.
Penekanan dari Bupati tersebut, kata Lisa, sekaligus untuk menepis opini liar yang diembuskan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menuding Bupati Banggai mengabaikan nasib TKBM Lalong saat proses pemindahan bongkar muat ke Pelabuhan Tangkian pada tahun 2023 silam.
Bukan Kewenangan DPRD dan Aturan Keselamatan Pelayaran
Lisa kembali menegaskan bahwa secara kelembagaan, Komisi I DPRD Banggai tidak memiliki kewenangan dalam urusan teknis pemindahan operasional pelabuhan, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan otoritas Kemenhub melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Luwuk.
Hal ini sejalan dengan poin kesimpulan pertemuan bersama Dirjen Hubla yang menegaskan bahwa Pelabuhan Luwuk (Teluk Lalong) tidak diizinkan melayani bongkar muat untuk kapal berukuran di atas 600 DWT demi alasan keselamatan pelayaran.
Isi Rekomendasi Resmi DPRD Banggai
Setelah melalui pembahasan dan pelurusan duduk perkara, DPRD Kabupaten Banggai menerbitkan surat Rekomendasi Nomor: 500.17/3332/DPRD tertanggal 19 November 2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo, SH, untuk ditujukan kepada Bupati Banggai.
Dalam surat tersebut, DPRD Banggai menyampaikan dua poin rekomendasi utama:
1. Kegiatan bongkar muat kapal di Pelabuhan Tangkian, Kecamatan Kintom, dinyatakan tetap berjalan dan tidak ada pemindahan kegiatan bongkar muat ke Pelabuhan Teluk Lalong terhadap empat perusahaan (peti kemas) yang sudah beroperasi di Pelabuhan Tangkian.
2. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dimungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan lain agar dapat beroperasi di Pelabuhan Teluk Lalong, khusus untuk kapal dalam klasifikasi kecil (di bawah 6 DWT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *

















