PETA arus barang di jalur laut Sulawesi tengah mengalami pergeseran senyap namun menentukan. Pelabuhan Tangkiang yang terletak di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, kini menunjukkan geliat operasional yang melampaui peran lamanya sebagai sekadar titik persinggahan atau transit. Seiring lonjakan volume bongkar muat yang menembus angka 2.000 peti kemas setiap bulan, aktivitas di pelabuhan pesisir timur Sulawesi Tengah ini telah bergerak ke arah fungsi pelabuhan tujuan sekaligus simpul kendali distribusi logistik regional.
“PBM di Pelabuhan Tangkiang melayani 2.000 peti kemas per bulan. Ada empat PBM disana yang bekerjasama dengan jasa pelayaran, ” ucap Ketua APBMI Anwar Hasan, Sabtu (21/11/2026).
Perubahan dinamika di lapangan tersebut menempatkan Kabupaten Banggai pada posisi strategis baru dalam rantai pasok kawasan timur Indonesia. Jika selama ini kapal-kapal kargo hanya numpang lewat, kini pengaturan arus peti kemas menuju wilayah Gorontalo dan Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai dikendalikan langsung dari Pelabuhan Tangkiang. Kendati demikian, secara kelembagaan status Pelabuhan Tangkiang sejatinya belum naik kelas dan masih beroperasi di bawah tata kelola Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk. Realitas lonjakan aktivitas serta kompleksitas kendali distribusi lintas provinsi inilah yang menjadi momentum kuat untuk mendorong kebijakan pemerintah segera menaikkan status Pelabuhan Tangkiang menuju Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Dorongan agar pemerintah menaikkan status kelembagaan Pelabuhan Tangkiang menjadi KSOP bukanlah tuntutan tanpa dasar, melainkan kebutuhan objektif yang memiliki pijakan tegas dalam sistem hukum kepelabuhanan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menempatkan pelabuhan sebagai simpul vital jaringan transportasi laut sekaligus menegaskan pemisahan peran antara regulator dan operator atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Ketika volume peti kemas terus menanjak dan jangkauan distribusi meluas antardaerah, kehadiran regulator setingkat KSOP dengan otoritas penuh menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin kepastian layanan dan pengawasan.
Urgensi kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2015, yang mengatur hierarki fungsi pelabuhan serta mewajibkan penyesuaian Rencana Induk Pelabuhan (RIP) apabila terjadi pergeseran pola arus barang dan peningkatan beban operasional. Sementara itu, mekanisme pengusulan kenaikan kelas kelembagaan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KSOP serta ketentuan penataan kelas UPP dan KSOP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Regulasi ini menetapkan parameter teknis yang terukur, mulai dari frekuensi kunjungan kapal, ukuran tonase kotor (gross tonnage), volume bongkar muat barang dan peti kemas tahunan, hingga tingkat kebutuhan pengawasan keselamatan pelayaran.
Jika ditakar menggunakan parameter operasional kepelabuhanan di kawasan Sulawesi, capaian layanan 2.000 peti kemas per bulan sesungguhnya menjadi bukti bahwa kapasitas riil Pelabuhan Tangkiang sudah layak didorong sejajar dengan pelabuhan berstatus KSOP Kelas III. Sebagai perbandingan, KSOP Kelas III Gorontalo yang mengelola Pelabuhan Gorontalo sebagai pelabuhan pengumpul distribusi barang kawasan Teluk Tomini, melayani rata-rata sekitar 1.500 hingga 2.500 TEUs per bulan. Sementara itu, KSOP Kelas III Parepare di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, mencatat rata-rata arus peti kemas berkisar 2.000 hingga 3.500 TEUs setiap bulannya. Dengan volume bongkar muat yang telah menyamai dua simpul KSOP Kelas III tersebut, usulan peningkatan kelas Pelabuhan Tangkiang memiliki basis kelayakan teknis yang kuat untuk segera direspons pemerintah pusat.
Dari perspektif ekonomi daerah, apabila pemerintah merespons momentum ini dengan kebijakan menaikkan status Pelabuhan Tangkiang menuju KSOP, dampaknya akan mengalir langsung ke struktur ekonomi makro Kabupaten Banggai. Di tengah upaya daerah memperkuat sektor-sektor non-migas sebagai penopang pertumbuhan, optimalisasi sektor transportasi laut dan pergudangan akan menjadi katalis baru bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banggai. Penguatan fungsi pelabuhan tujuan secara langsung memangkas rantai distribusi yang sebelumnya panjang dan berlapis, sehingga menekan biaya angkut barang, menjaga stabilitas pasokan komoditas pokok maupun bahan baku konstruksi, sekaligus meredam tekanan inflasi daerah.
Lebih jauh lagi, perputaran 2.000 peti kemas per bulan menyimpan potensi efek berganda (multiplier effect) yang besar bagi nadi ekonomi lokal. Tenaga kerja bongkar muat (TKBM), armada angkutan truk kontainer di koridor Kintom–Luwuk, sektor pergudangan, hingga usaha jasa pendukung pelabuhan akan mengalami lonjakan aktivitas yang menyerap tenaga kerja daerah. Terpusatnya kendali rute distribusi menuju Gorontalo dan Kendari di Tangkiang juga membuka pintu konektivitas yang lebih efisien bagi komoditas unggulan Banggai, mulai dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga produk UMKM, untuk menembus pasar kawasan timur Indonesia. Pada saat yang sama, keandalan rantai pasok yang kelak ditopang otoritas setingkat KSOP akan mendongkrak daya saing investasi serta memperluas basis penerimaan yang memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Banggai.
Sebaliknya, membiarkan pelabuhan yang melayani rata-rata 2.000 peti kemas per bulan atau sekitar 65 hingga 67 boks per hari ditambah beban pengaturan distribusi lintas provinsi tetap tertahan pada status dan fasilitas lama justru menyimpan kerentanan operasional. Tanpa peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana yang sepadan, lonjakan arus peti kemas berisiko memicu kepadatan lapangan penumpukan (container yard) dan memperpanjang waktu tunggu barang atau dwelling time. Di sisi lain, tata kelola tarif jasa kepelabuhanan, mulai dari layanan bongkar muat (stevedoring), Lift On/Lift Off (LoLo), hingga jasa penumpukan sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), membutuhkan pengawasan otoritas yang kuat agar efisiensi biaya logistik benar-benar dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
Oleh karena itu, narasi mendorong Pelabuhan Tangkiang menuju status KSOP harus dijawab dengan langkah kebijakan yang konkret. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah perlu segera mengimbangi geliat aktivitas di lapangan dengan intervensi nyata berupa peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan secara menyeluruh. Penguatan kapasitas dermaga, perluasan lapangan penumpukan kontainer, modernisasi alat angkat bongkar muat, hingga pembenahan akses infrastruktur jalan penghubung logistik menjadi prasyarat mendesak agar arus barang tidak tersendat.
Pada saat yang bersamaan, penyiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci yang tidak bisa ditawar dalam peta jalan menuju KSOP. Rencana peningkatan kelas kelembagaan nantinya menuntut ketersediaan aparatur kesyahbandaran, pengawas keselamatan pelayaran, serta tenaga teknis kepelabuhanan yang kompeten, bersertifikasi, dan adaptif terhadap sistem layanan logistik digital. Melalui keberpihakan kebijakan pemerintah dalam memadukan pembangunan infrastruktur fisik dan kesiapan SDM yang profesional, dorongan menjadikan Pelabuhan Tangkiang sebagai KSOP diharapkan segera terwujud demi melahirkan lompatan kualitas layanan sekaligus motor penggerak baru bagi ekonomi Kabupaten Banggai.
Kelak, jika Kepala UPP Kelas II Luwuk Hasfar memiliki visi yang mulia untuk mengusulkan status Tangkiang menjadi KSOP, itu akan menjadi hadiah terindah dari dirinya untuk masyarakat Kabupaten Banggai. *
(Penulis : Naser Kantu)

















