BANGGAI TIMES – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Laut kini berada dalam pusaran sorotan publik. Berdasarkan dokumen pemeriksaan terbaru, instansi ini mencatatkan temuan kelebihan pembayaran yang sangat signifikan pada proyek infrastruktur jalan tahun anggaran 2024.
Temuan ini bermula dari hasil uji petik yang dilakukan terhadap belanja pemeliharaan daerah. Dari total Rp829 juta kelebihan pembayaran yang ditemukan di lima SKPD, Dinas PUPR menyumbang porsi terbesar, yakni lebih dari Rp578 juta hanya dari satu paket pekerjaan.
Proyek Jalan Alasan – Bontosi Jadi Temuan UtamaFokus pemeriksaan tertuju pada paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Alasan – Bontosi. Proyek yang dilaksanakan oleh rekanan CV Crmn (Cremona) ini terindikasi mengalami kekurangan volume pekerjaan di lapangan.
Meski pekerjaan di lapangan tidak mencapai volume 100% sesuai kontrak, namun pembayaran yang dikucurkan telah melampaui hasil fisik yang ada, dalam LHP tercatat pembayaran telah dilakukan seluruhnya sesuai nilai kontrak Rp4,9 Miliar lebih, dengan nilai kelebihan bayar sebesar Rp578.885.744,41.
Permasalahan ditemukan BPK sebanyak 6 divisi diantaranya divisi umum, divisi pekerjaan tanah dan geosintetik, serta divisi struktur.
Kepala Dinas PUPR Banggai Laut Mulyadi Modjang yang dikonfirmasi, tidak memberikan jawaban baik melalui pesan maupun panggilan whatsapp. *
