BANGGAI TIMES — Anggota MPR/DPR RI Komisi XII, Ir. H. Beniyanto, S.T., menggelar kegiatan sarasehan kebangsaan bersama masyarakat dengan mengusung tema “Mengawal Kedaulatan Energi dan Kelestarian Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat Banggai”, pada Sabtu (7/11/2026).
Sarasehan ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus pemaparan strategis mengenai pemahaman kelembagaan negara, disparitas pelayanan energi nasional, hingga tantangan perubahan sosial antargenerasi.
Fungsi Lembaga Negara dan Parlemen
Dalam pemaparannya, legislator asal Sulawesi Tengah ini mengulas kembali evolusi peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pascareformasi 1999, Indonesia meninggalkan mekanisme lama di mana MPR memilih Presiden/Wakil Presiden dan menetapkan GBHN, beralih ke sistem presidensial dengan kedudukan antarlembaga negara yang sejajar.
Beniyanto juga menjelaskan struktur keanggotaan parlemen pusat yang terdiri dari 580 anggota DPR RI serta perwakilan DPD RI sebanyak 4 orang dari tiap 38 provinsi, yang secara kolektif membentuk keanggotaan MPR RI.
Soroti Ketimpangan Energi Nasional dan Kinerja Pertamina
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Beniyanto menyoroti ketimpangan pelayanan publik serta distribusi subsidi energi (LPG, listrik PLN, dan BBM) yang menjadi hak masyarakat kurang mampu sesuai amanat undang-undang.
“Disetiap rapat dengan Pertamina, kami keras menyuarakan ini pemerataan kebutuhan energi di semua daerah,” ujarnya..
Pergeseran Etos Kerja di Era Digital
Beniyanto turut mencermati dinamika sosial-budaya terkait perbedaan etos kerja antargenerasi. Ia menilai generasi terdahulu memiliki konsentrasi tinggi dalam bekerja karena minimnya gangguan, sementara Generasi Z dan Milenial saat ini dihadapkan pada tantangan besar menjaga fokus kerja akibat distraksi ponsel pintar serta arus informasi media sosial yang terus-menerus.
Beniyanto diakhir pemaparannya mengatakan bahwa MPR RI merupakan rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat. *
