BANGGAI TIMES — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Banggai secara resmi mengajukan tujuh poin usulan isu strategis dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sulawesi Tengah tahun 2026.
Wakil Ketua Bidang Industri, Teknologi Kelautan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, dan Perkebunan, Pangan dan Agro Bisnis Muhammad Ramdan yang hadir pada Rampimna, menjelaskan langkah ini diambil guna memastikan bahwa potensi ekonomi Kabupaten Banggai sebagai wilayah penghasil minyak dan gas bumi (migas), energi, serta sentra pertanian dan perikanan, dapat terintegrasi secara optimal dengan program kerja Kadin di tingkat provinsi.
Ia menegaskan bahwa selama ini terdapat celah konektivitas antara potensi industri di daerah dengan ekosistem dunia usaha tingkat provinsi. Melalui tujuh usulan strategis ini, Kadin Banggai berharap dapat memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal, memperbaiki iklim investasi, dan mengoptimalkan dampak pembangunan ekonomi bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.
Tujuh Usulan Isu Strategis Kadin Banggai
- Integrasi Basis Data Dunia Usaha Terpadu ; Inisiatif pendataan pelaku usaha di tingkat kabupaten yang saat ini berjalan mandiri dinilai perlu disinergikan dengan Kadin Provinsi melalui pelaporan berkala berformat standar (by name by address, sektor, dan skala usaha). Langkah ini bertujuan agar alokasi pembiayaan, pelatihan, serta pembinaan dari provinsi dapat tersalurkan secara presisi dan tepat sasaran tanpa duplikasi.
- Optimalisasi Local Content (TKDN) pada Proyek Migas dan Energi ; Sebagai lokasi proyek strategis nasional seperti kilang LNG Donggi Senoro (DSLNG) dan blok migas hulu Pertamina, pelaku usaha lokal Banggai dinilai masih minim terlibat dalam rantai pasok karena keterbatasan akses dan standar sertifikasi vendor. Kadin Banggai mendorong adanya forum business matching rutin, pengawasan pelaporan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta advokasi bersama ke SKK Migas, BPH Migas, dan Pertamina untuk kuota vendor daerah penghasil.
- Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Logistik ; Tingginya biaya distribusi produk unggulan daerah—seperti kakao, kelapa, dan hasil perikanan—masih menjadi tantangan akibat kondisi jalan produksi dan akses pelabuhan yang belum memadai. Kadin Banggai meminta Kadin Provinsi untuk memperjuangkan koridor infrastruktur prioritas ini ke pemerintah provinsi dan pusat melalui forum perencanaan seperti Musrenbang.
- Sinkronisasi Perizinan OSS dan Tata Ruang (RTRW) ; Ketidaksesuaian peruntukan lahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan provinsi sering memicu ketidakpastian hukum serta memperlambat proses investasi pada sistem Online Single Submission (OSS). Untuk itu, diusulkan pembentukan forum harmonisasi regulasi lintas kabupaten-provinsi yang memfasilitasi DPMPTSP kedua belah pihak.
- Sertifikasi Kompetensi dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal ; Guna mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah pada proyek-proyek industri besar, Kadin Banggai mendorong terselenggaranya pelatihan vokasi bersubsidi dan sertifikasi kompetensi (BNSP) melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) provinsi.
- Representasi Tetap Kabupaten dalam Kepengurusan Provinsi ; Agar aspirasi kabupaten penghasil terakomodasi secara konsisten dan tidak hanya muncul saat Rapimprov tahunan, Kadin Banggai mengusulkan adanya perwakilan tetap dalam kepengurusan harian/komite sektor Kadin Provinsi, disertai agenda koordinasi rutin triwulanan.
- Sinkronisasi Program CSR dan RIPPM Perusahaan dengan RPJMD ; Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) dari perusahaan migas dan tambang kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga memicu tumpang tindih. Kadin Banggai mengusulkan forum koordinasi tahunan dan standarisasi pelaporan transparan agar dana CSR/RIPPM benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, seperti pemberdayaan UMKM dan infrastruktur sekitar wilayah lingkar tambang.
Harapan dan Tindak Lanjut
Keseluruhan usulan strategis ini bermuara pada satu benang merah: membangun konektivitas dan komunikasi yang berkelanjutan antara pelaku usaha di daerah dengan pengambil kebijakan di tingkat provinsi.
Dengan masuknya poin-poin usulan ini ke dalam agenda kerja Kadin Sulawesi Tengah 2026, Kabupaten Banggai diharapkan tidak hanya menjadi penonton atau penyumbang angka bagi hasil semata, melainkan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan. *
