Supaya efektif, Mendagri mengimbau agar kepala daerah bersama DPRD menjaga supaya APBD tidak bocor, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). “Kami mohon kepala-kepala daerah betul-betul memanfaatkan APIP ini,” kata Mendagri.
Mendagri juga meminta kepada jajaran Kejaksaan dan Polri agar memberikan pendampingan kepada kepala daerah. “Kalau APIP-nya bagus, APIP-nya bekerja, Inspektorat bekerja dengan efektif, saya kira kemungkinan untuk menjadi masalah pidana juga akan menjadi kecil, dan APH (aparat penegak hukum) tidak akan bekerja terlalu keras jika APIP-nya efektif,” tutur Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Mendagri bersama Jaksa Agung RI Burhanuddin dan Kepala Bareskrim Polri Agus Andrianto menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
