Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan, penandatanganan MoU tersebut bertujuan untuk menyinergikan langkah-langkah antara aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) yang dalam pelaksanaannya terkadang terjadi gesekan.
“Bersinergi ini agar tidak menjadi gaduh, sehingga tidak ada lagi yang namanya, ohh ini kriminalisasi,” ujar Jaksa Agung. Untuk itu, Jaksa Agung mengingatkan para kepala kejaksaan di daerah agar tidak melakukan hal-hal di luar tugas dan kewenangannya.
Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Agus Andrianto menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah proaktif bersama APIP dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
Polri juga akan melakukan sosialisasi atau deklarasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai memiliki risiko korupsi. Selanjutnya, melakukan pendampingan dengan instansi yang berkompeten, menyediakan ruang konsultasi dan solusi, serta bersama-sama APIP memberikan peringatan dan koreksi terhadap indikasi penyimpangan.
Penegakkan hukum, kata Kabareskrim, adalah langkah terakhir setelah upaya yang dilakukan APIP menemui jalan buntu.
“Setiap tindakan kepolisian harus adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, menyukseskan pembangunan nasional. Jangan sampai tindakan yang dilakukan penyidik, justru menghambat program-program pemerintah,” ujar Kabareskrim Polri.
Dalam pembukaan Rakor Inspektur Daerah se-Indonesia tahun 2023, Kemendagri merilis aplikasi APIP LAPOR.
Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai
