BANGGAI TIMES – Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menggelar rapat kajian dan penyamaan persepsi terkait regulasi terbaru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Senin (2/11/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Pokja UKPBJ Kabupaten Banggai, forum internal ini diikuti oleh seluruh Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ).
Tiga aturan teranyar menjadi fokus utama bedah regulasi kali ini, yakni Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Dalam diskusi tersebut, para peserta membedah secara rinci substansi aturan sekaligus memetakan teknis penerapannya di lapangan.
Penyamaan persepsi di tingkat pelaksana pengadaan ini dinilai krusial guna mencegah perbedaan tafsir aturan. Dengan pemahaman yang seragam, proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai diharapkan berjalan lebih tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan UKPBJ Kabupaten Banggai dalam mengasah kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengadaan demi memperkuat kualitas tata kelola belanja pemerintah daerah.
